DISPERKIMTANLH

Pesisir Selatan - Dinas Lingkungan Hidup hadiri konsultasi pubik KLHS (05/08), di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Konsultasi publik KLHS Revisi KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat KLHS Revisi RPJMD Provinsi  Sumatera Barat. Kegiatan dihadiri oleh pemangku kepentingan dan OPD teknis terkait.  Dinas lingkungan hidup dan bappedalitbang se Sumatera Barat dan didampingi oleh tenaga ahli Prof.  Ardinis Arbain dan Dr. Marganof. Di aula kantor gubernur sumatra barat.  Tujuan konsultasi publik adalah dalam rangka identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS revisi RPJP dan KLHS Revis RPJMD Provinsi  Sumatera Barat.  Dasar hukum penyusunan dokumen KLHS adalah UU No 32 tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2016 PermenLHK Nomor 69 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 tahun 2018.

Hasil rumusan isu pembangunan berkelanjutan meliputi sektor transportasi, permukiman, pertanian, kesehatan,  industri.  pariwisata dan pertambangan. Pada kesempatan ini telah disusun isu tersebut sampai tahun 2025. Adapun arah pembangunan berdasarkan RPJM diantaranya adalah terpelihara nya kawasan konservasi alam, lingkungan hidup yang asri dan lestari.  Terlaksananya tata kelola lingkungan yang baik. Terbinanya perilaku sadar lingkungan dan terwujud nya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan.