DISPERKIMTANLH

Penjaringan isu strategis SLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Padang, 5 Februari 2025
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah wajib untuk menyebarkluaskan informasi Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memulai proses penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan melakukan penjaringan isu strategis pada Kamis (05/02/2026) lalu. 
Rapat penjaringan isu mengundang seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan aktivis lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pesisie Selatan diwakili oleh Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Andi Fitriadi Amdar, S.H.,M.H. 
Rapat penjaringan isu dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, S.Hut, M.H. Selanjutnya, proses penjaringan isu didampingi oleh fasilitator penyusunan SLHD yang menyampaikan materi awal mengenai proses dan tata cara penjaringan isu strategis ini. 
Kegiatan diawali dengan diskusi dan penyampaian isu-isu lingkungan hidup dari semua peserta rapat. Isu yang muncul diantaranya adalah mengenai masalah pengelolaan sampah, kerusakan keanekaragaman hayati, alih fungsi lahan dan hutan, penurunan kualitas air dan udara,adanya tambak udang yang merusak ekosistem laut, tambak ikan yang merusak ekosistem danau, pembangunan ilegal di sempadan sungai, penambangan ilegal, peningkatan bencana alam banjir dan deforestasi. Isu strategis lingkungan hidup di Kab. Pesisir Selatan diantaranya adalah pengelolaan sampah dan alih fungsi lahan. 
Dari berbagai isu strategis yang disampaikan oleh peserta rapat dikelompokan menjadi beberapa isu-isu strategis diantaranya :
1. Belum optimalny upaya perlindungan keanekaragaman hayati
2. Penurunan kualitas air
3. Kerusakan mangrove dan terumbu karang
4. Terjadinya alih fungsi lahan 
5. Penurunan kualitas udara
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah
7. Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
8. Meningkatnya bencana ekologis dan hidrometerologis
Selanjutnya dari isu-isu strategis yang sudah disimpulkan tersebut, dilakukan skoring bersama peserta untuk menentukan isu prioritas. Isu prioritas adalah isu yang berada pada peringkat 3 teratas dari hasil skoring. 
Dokumen SLHD menyajikan data akurat mengenai kondisi pengelolaan lingkungan daerah dan nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan berkelanjutan. 
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta rapat.